Rapat Kerja dengan DPRD Kab. Klungkung

  • 08 September 2017
  • Dibaca: 11 Pengunjung
Rapat Kerja dengan DPRD Kab. Klungkung

Menjelang akan dihelatnya pemilihan serentak Juni 2018, warga Klungkung yang belum terekam e-KTP mencapai angka cukup banyak yakni sebanyak 29.046 orang. Jika sampai batas pemilihan belangsung, mereka ini belum ikut perekaman e-KTP otomatis hak pilih mereka akan hangus.

Menurut Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Komang Dharma Suyasa, Jumat (8/9) dari total angka 29.046 warga yang belum terekam E-KTP, sebagian merupakan data semu.

“Data base yang bersangkutan masih tercatat di data base Kabupaten Klungkung, namun orangnya sudah tidak tinggal di Klungkung, itulah yang saya maksudkan dengan data semu,” tandas Dhama Suyasa.

Sisanya, mereka yang sudah wakib e-KTP murni memang belum terekam. Warga yang belum terekam banyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida. Sesuai data yang disodorkan Dharma Suyasa, warga Klungkung yang wajib e-KTP sebanyak 173.398 orang. Yang sudah menjalani perekaman sebanyak 144.352 orang.

Untuk memaksimalkan perekaman, Dharma Suyasa mengatakan, saat ini dirinya sedang gencar melakukan pelayanan jemput bola yakni perekaman langsung dilakukan ke desa-desa bahkan bagi orang tua atau penderita cacat yang tidak bisa datang ke balai banjar atau kantor desa, langsung dijajaki ke rumah bersangkutan oleh petugas dari Disdukcapil. Upaya yang dilakukan pihak Disdukcapil sudah cukup kencang, namun bukan berarti mereka tanpa kendala. Dharma Suyasa mengatakan, selama ini dirinya terkendala keterbatasan petugas dan sarana berupa laptop.

“Bayangkan Pak, hampir setiap hari ada permintaan dari warga, kapan petugas kami bisa turun ke desa bersangkutan dan kami minta agar bersabar mengingat petugas kami terbatas,” tandasnya.

Sementara itu Komisi I DPRD Klungkung mengadakan rapat kerja dengan pihak Disdukcapil, Jumat (8/9). Ketua Komisi I Nengah Mudiana usai rapat kerja mengatakan, kesiapan Kabupaten Klungkung akan melaksanakan Pilbup pada Juni 2018 namun belum didukung data kependudukan yang akurat.

“Apalagi kami mendapat informasi ada ketersendatan perekaman E-KTP, blangko E-KTP tidak ada, itulah yang ingin kami ketahui langsung dari pihak Disdukcapil,” tandas Mudiana. Ia mendorong data yang dimiliki Disdukcapil bisa diakses oleh semua organisasi perangkat daerah dan masyarakat. [wan/wrt]

Sumber: beritabali.com

  • 08 September 2017
  • Dibaca: 11 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita