Logo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung


Pesan Singkat
Jajak Pendapat
Apakah anda puas dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang kami selenggarakan?
Statistik Pengunjung


000000

Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :

Hits hari ini :
Total Hits :

Pengunjung Online:


Perencanaan

Renstra



  BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

         Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya pasal 25 ayat (1) menyatakan “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan ayat (2) menyatakan “Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya” serta ayat (3) menyatakan “Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sedangkan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode tahun 2013– 2018, yaitu ”Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera. Visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi yaitu:

1.        Penguatan dan peningkatan eksistensi budaya Bali.

2.        Meningkatkan kwalitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

3.        Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4.        Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.

5.        Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6.        Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip “good coorporate governance”.

7.        Pengembangan jasa layanan yang baik kepada masyarakat.

8.        Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang.

9.        Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatan yang berkelanjutan.

10.     Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

11.     Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

 

         Setiap tahun Renstra-SKPD dijabarkan dalan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

         RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung. RPJMD Kabupaten Klungkung disusun selaras dengan RPJPD Kabupaten Klungkung yang memuat visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam tahun 2009 - 2025 yang rumusannya sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Klungkung yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan  dalam wilayah Klungkung yang BALI (Bersih, Aman, Lestari dan Indah) berlandaskan Tri Hita Karana”. Visi RPJPD dan visi RPJMD harus dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

              Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018  berlandaskan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a.    UndangUndang Nomor 25Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b.   UndangUndang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang

       Nomor 12 tahun 2008

c.  Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

      Kependudukan;

d.   Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

      Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102

      tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37  tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006

      tentang Administrasi Kependudukan;

e.   PeraturanPresiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

f.    Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Klungkung;

g.   Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

h.   Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat DaerahKabupaten Klungkung;

i.    Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

      Pembangunan Daerah.

j.  Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

    Kabupaten Klungkung Periode 2009-2025.              

k.  Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor3 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

     Klungkung 2013-2018

 

1.3. Maksud dan Tujuan

          Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan sipil tahun 2013-2018 adalah sebagai dokumen perencanaan SKPD yang merupakan ’guiden line’ dalam membuat prioritas kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Klungkung selama lima tahun.

              Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan sipiltahun 2013-2018  adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

 

1.4. Sistematika Penulisan

                Bab I PENDAHULUAN

                1.1. Latar Belakang

                1.2. Landasan Hukum

                1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATENKLUNGKUNG

                 2.1. Struktur Organisasi

                 2.2. Susunan Kepegawaian

                 2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

                 2.4. SistemdanProsedur

BAB III GAMBARANKINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  KABUPATEN KLUNGKUNG

3.1. Kinerja Pelayanan masa kini

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal

3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

3.5.Rumusan Perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

       Kabupaten Klungkung

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang perlu dilakukan untuk lebih effisien dan effektif

BAB IV  VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Klungkung

4.2.Misi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Klungkung

4.3. Nilai – nilai

4.4. Tujuan

4.5. Strategi

4.6. Kebijakan

BAB V   PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Klungkung

5.2. Program dan kegiatan lintas SKPD

5.3. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

 

BAB VI  PENUTUP

 

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG

 

2.1. Struktur Organisasi

       Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, bahwa Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung terdiri dari :

a.     Kepala Dinas ;

b.     Sekretaris ;

c.     bidang  ;

d.     subbagian ;

e.     seksi ;

f.      unit pelaksana teknis ; dan

g.     kelompok jabatan fungsional.

1.   Sekretariat terdiri dari :

a.    subbagian umum dan kepegawaian ;

b.   subbagian penyusunan program; dan

c.    subbagian keuangan.

 

          Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

2.      Bidang  Pendaftaran Penduduk, terdiri dari  :

a.        seksi Identitas Penduduk ;

b.       seksi Pindah Datang Penduduk ; dan

c.        seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

 

3.      Bidang  Pencatatan Sipil, terdiri dari  :

a.        seksi Perkawinan dan Perceraian ;

b.       seksi Kelahiran dan Kematian ; dan

c.        seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil

 

4.      Bidang  Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, terdiri dari  :

a.    seksi Pengelolaan dan Penyajian Data ;

b.   seksi Teknologi Informasi ; dan

c.    seksi Jaringan dan Komunikasi Data

 

5.      Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, terdiri dari  :

a.    seksi Perkembaangan Kependudukan ;

b.   seksi Perencanaan Kependudukan ; dan

c.    seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi

 

              Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.Masing-masing Seksidipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

 

2.2.Kepegawaian 

Susunan Kepegawaian pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu sebagai berikut:

 

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menduduki jabatan dan staf pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Klungkungtahun 2013.

 

NO

NAMA JABATAN

JUMLAH

1.

Kepala Dinas

1

2.

Sekretaris

1

3.

Kepala Bidang

4

4.

5.

6.

Kepala Subag

Kepala seksi

Kepala UPT Dinas

3

12

-

7.

8.

9.

10.

11.

Fungsional

Staf PNS administrasi dan sopir

Tenaga harian daerah

Tenaga Kontrak Administrasi

Tenaga Kontrak Jaga Malam

-

31

1

2

1

 

 

Jumlah

56

 

 

 

 

Tabel 2.2.2. Jumlah PegawaiNegeri Sipil  pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Klungkung sesuai tingkat pendidikan.

 

NO

JABATAN

JUMLAH

 

Jumlah

S2

S1

D4

Sarmud

D3

SLTA

SLTP

SD

 

PNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kepala Dinas

1

-

-

-

-

-

-

 

1

2

Sekretaris

1

-

-

-

-

-

-

 

1

3

Kepala Bidang

 

4

-

-

-

-

-

 

4

4

Kasubbag / Kasi

 

14

-

-

-

1

-

 

15

5

Staf

-

20

-

-

4

10

1

-

35

 

Jumlah

2

38

-

-

4

11

1

-

56

 

 

2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.

 

Sesuai Peraturan DaerahKabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melaksanakan urusan di Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, khususnya Sub Bidang Kependudukan dan Catatan sipil sebagai berikut :

 

1.    Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomidaerahdi bidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

 

2.    Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerahdi bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

 

3.    Fungsi

 Dalam melaksanakantugas pokok diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilmempunyai fungsi :

 

a.        Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;

b.        Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumdi bidang kependudukan dan catatan sipil;

c.     Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;

d.     Pembinaan terhadap UPT.

 

BAB III

GAMBARANKINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN KLUNGKUNG

 

3.1 Kondisi Pelayanan Masa Kini

 

Kondisi Umum Masa Kini

Jumlah penduduk Kabupaten Klungkung per 19 Desember 2013 berdasarkan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

 

No

Kecamatan

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1

Nusa Penida

32.014

32.106

64.120

2

Banjarangkan

24.764

25.066

49.830

3

Klungkung

32.966

33.764

66.730

4

Dawan

21.826

22.255

44.081

 

JUMALAH

111.570

113.191

224.761

 

        Pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang kependudukan saat ini kami laksanakan di dua tempat, yaitu di Kecamatan Nusa Penida dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, pada saat ini semua Dokumen Kependudukan dapat diterbitkan dalam satu hari, setelah semua persyaratan dipenuhi, namun demikian capaian standar pelayanan minimal pada tahun 2013 masih cukup rendah, yaitu:

1.     Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 92,69% atau dari 54.071 Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 50.117

2.     Cakupan Penerbitan KTP Elektronik (KTP el) 81,01% atau dari 148.171 wajib KTP yang memiliki KTP el sebanyak 120.035 orang;

3.     Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 67,66 atau dari 1.583 kelahiran yang memiliki akta kelahiran sebanyak 1.071 orang;

4.     Cakupan Penerbitan Akta Kematian sebanyak 35 lembar, untuk data kematian belum dapat disampaikan karena kesadaran masyarakat untuk

        melaporkan kematian dan membuat akta kematian masih sangat rendah.

              Salah satu tahapan dalam penetapan kebijakan publik dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan menuju cleangovermentdangood governance khususnya pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan perlu memperhatikan isu aktual yang berkembang di masyarakat.

Melihat data diatas maka, isu aktual yang perlu mendapatkan perhatian saat ini yaitu :

 

“Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Klungkung“.

 

Isu aktual tersebut dipilih berdasarkan beberapa masalah yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung,antara lain :         

1.     Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan  belum optimal;

2.     Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah.

3.     Pegawai yang memiliki kompetensi teknologi informasi dan komunikasi  belum memadai.

 

        KONDISI YANG DIINGINKAN 

          Pada dasarnya kondisi ideal yang ingin diwujudkan atau dihasilkan adalah “terwujudnya tertib administrasi kependudukan”maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota target yang hendak dicapai adalah:

 

1.     Cakupan Kartu Keluarga 100% Pada Tahun 2018;

2.     Cakupan Penerbitan Ktp 100% Pada Tahun 2018;

3.     Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 90% Pada Tahun 2018;

4.     Cakupan Penerbitan Akta Kematian 70% Pada Tahun 2018.

 

 Jumlah Penduduk Wajib KTP,Memiliki KTP dan Penduduk yang Wajib KTP tapi belum memiliki KTP :

Kecamatan

Wajib KTP Th 2013

Memiliki KTP

Tdk Memiliki KTP

Dawan

32.037

21.991

10.082

Klungkung

49.251

32.750

16.501

Banjarangkan

36.716

22.219

14.497

Nusa Penida

49.146

30.381

18.865

Juml.Kab.KLK

167.186

107.341

59.845

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

 

4.1 Visi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung

 

        Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan memiliki visi, arah semua rencana kegiatan harus fokus mewujudkan visi tersebut.

Berdasarkan Visi Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025 disebutkan:

 

“Terwujudnya Masyarakat Klungkung yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan  dalam wilayah Klungkung yang Tertib, Ramah, Indah, Damai, Aman, Tentram dan Unik berlandaskan Tri Hita Karana”.

 

        Maka disusun visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yaitu :

 

“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SEWAKA CIHNA WARGA MENUJU KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

 

               VISI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tersebut diatas dapat dijabarkan lebih lanjut dalam misi

 

4.2 Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung

 

        Guna mewujudkan visi tersebut diatas maka dijabarkan dalam misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1.     Melaksanakan pelayanan yang cepat, tepat dan professional;

2.     Meningkatkan kompetensi aparatur;

3.     Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

 

4.3 Nilai – nilai

                Menurut Kamus Bali-Indonesia terbitan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Dati I Bali Tahun 1991, Sewaka artinya abdi, cihna artinya tanda dan warga artinya warga atau dapat diartikan penduduk. Jadi Sewaka Cihna Warga dapat diartikan sebagai abditanda pendudukatau petugas pelayanan tanda kependudukan. Guna mewujudkan pelayanan yang baik, seorang sewaka harus memiliki dan memahami nilai filosofis yang terkandung dalam Sewaka Cihna Warga yang disinergikandengan determinan kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Satya/Kehandalan adalah petugas pelayan harus taat pada aturan, disiplin, jujur, dapat dipercaya, mau bekerja sama dalam kebaikan serta

    mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kualitas yang ditetapkan.

2. Buddhi/Daya tanggap : Petugas pelayan harus berbudi luhur, berakhlak mulia, mewujudkan prilaku pelayanan yang cepat dan tanggap, ramah,

    sopan, tidak menyakiti perasaan masyarakat dan prilaku-prilaku baik lainnya yang berujung pada kepuasan masyarakat.

3. Dharma/Kewajiban: Petugas pelayan harus mengerti tugas dan kewajibannya, mau melaksanakannya dengan baik, serta memiliki kemampuan

    dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut.

4.  Bakti/Empati ): Petugas pelayanan harus peduli, memberi perhatian kepada masyarakat memiliki kesadaran rohani untuk menjadikan pelayanan

     sebagai salah satu kewajiban umat beragama sehingga pelayanan diberikan dengan tulus dan iklas.

 

4.4 Tujuan

                    Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

    yang dialami oleh Penduduk;

2.  Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan

     secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4.  Ikut serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,

    pembangunan, dan kemasyarakatan.

4.5 Strategi dan Kebijakan

 

         Dalam rangka pencapian tujuan dan sasaran tentunya dibutuhkan sebuah strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menerapkan strategi  sebagai berikut :

1.        Membangun sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi;

2.        Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan professional;

3.        Menjadikan data kependudukan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4.        Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

 

Strategi tersebut diatas implementasikan dalam bentuk kebijakan yaitu:

1.        Penataan sistem administrasi kependudukan

2.        Sosialisasi kebijakan kependudukan.

 

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

 

5.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja

             Implementasi dari kebijakan diatas dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1.     Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu

2.     Pembentukan Dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) Nik;

3.     Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

4.     Pengolahaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;

5.     Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan;

6.     Peningkatan Kapasistas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil.

 

Selain program diatas, pada saat ini kami sedang merancang program unggulan sebagai berikut:

1.        Pemberian santunan kematian bagi penduduk Klungkung;

2.        Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Keliling.

 

5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

          Program dan kegiatan ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD lain. Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2013-2018tidak terdapat program ataupun kegiatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang bersinergi antar SKPD lain dalam melaksanakan satu kegiatan.

5.3 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan

         Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan kabupaten Klungkung yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung. Dari seluruh program dan kegiatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Pagu indikatif setiap kegiatan disajikan pada Lampiran Tabel 18.

TABEL 5.3.1

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

 

No

Program

Kegiatan

1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu

 

 

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi

 ( Inter Phase Tahap Awal) NIK

 

 

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependuduksn

 

 

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

 

 

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

 

 

 

 

BAB VI

PENUTUP

 

           Demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan RENSTRA  ini sebagai wujud pengabdian kami kepada Kabupaten Klungkung dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Semoga bermanfaat bagi kita semua.