Logo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung


Pesan Singkat
Jajak Pendapat
Apakah anda puas dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang kami selenggarakan?
Statistik Pengunjung


000000

Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :

Hits hari ini :
Total Hits :

Pengunjung Online:


Profil

Tujuan,Strategi dan Kebijakan



Ø  Tujuan

 

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan:

1.          Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

2.          Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3.          Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4.          Ikut serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

5.          Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

 

Ø  Strategi dan Kebijakan

 

        Dalam rangka pencapian tujuan dan sasaran tentunya dibutuhkan sebuah strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menerapkan strategi  sebagai berikut :

1.        Membangun sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi;

2.        Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan professional;

3.        Menjadikan data kependudukan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4.        Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

 

Strategi tersebut diatas implementasikan dalam bentuk kebijakan yaitu:

1.        Penataan sistem administrasi kependudukan

2.        Sosialisasi kebijakan kependudukan.