PRODUK HUKUM
LANDASAN OPERASIONAL DISDUKCAPIL
| No | Produk Hukum | |
| 1 | Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur | Lihat |
| 2 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Lihat |
| 3 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah | Lihat |
| 4 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang | Lihat |
| 5 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Lihat |
| 6 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan | Lihat |
| 7 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | Lihat |
| 8 | Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | Lihat |
| 9 | Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik | Lihat |
| 10 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang | Lihat |
| 11 | Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Lihat |
| 12 | Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah | Lihat |
| 13 | Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah | Lihat |
| 14 | Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/1242/Dukcapil Hal Percepatan Penerapan Buku Pokok Kematian | Lihat |